Original source: https://malangposcomedia.id/busana-baru-pemkot-malang-yang-kehilangan-arek-nya/

Read in e-news paper click here

Published by Malang Posco Media, (online: 6 April 2027, print: 7 April 2026)

Upaya merancang busana khas Kota Malang yang diluncurkan pada Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-112 layak diapresiasi sebagai bagian upaya penguatan identitas kota. Namun, ada problem yang lebih mendasar, bahwa busana tersebut dirancang dengan menggunakan inspirasi sejarah yang kurang tepat, bahkan problematik.

Seorang sejarawan Inggris, Eric Hobsbawm (1983), menyebut fenomena seperti ini sebagai invented tradition, yaitu praktik budaya yang terlihat seolah-olah berasal dari masa lalu, sebenarnya baru dibuat di masa sekarang. Tradisi semacam ini biasanya dirancang untuk memberi kesan bahwa ada hubungan dengan sejarah, sekaligus untuk memperkuat nilai atau kekuasaan tertentu. Jadi, meskipun tampak “tradisional”, sebenarnya ia adalah hasil konstruksi masa kini yang tidak selalu benar-benar berakar pada pengalaman masyarakat.

Dalam konteks busana baru yang dirilis Pemerintah Kota Malang, persoalannya bukan sekadar bahwa pakaian ini adalah “tradisi baru”, melainkan pada pilihan inspirasi sejarah yang digunakan untuk membangun tradisi tersebut. Desain yang diusulkan justru sangat bergantung pada estetika kolonial dan masyarakat aristokrat khas Mataraman, seperti yang tampak pada jas formal, selempang, dan simbol-simbol aristokrasi birokratik lainnya. Alih-alih menggali budaya lokal yang hidup, desain ini lebih merefleksikan warisan visual kekuasaan yang hierarkis. Fenomena ini mengingatkan saya pada pemikiran Aníbal Quijano, seorang sosiolog yang menjelaskan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan struktur politik, tetapi juga “kolonialitas”, yakni cara berpikir, simbol, dan sistem pengetahuan yang terus hidup bahkan setelah kolonialisme formal berakhir (Quijano, 2000).

Subkultur Arek

Jika kita melihat karakter sosial masyarakat Kota Malang sebagai wilayah subkultur arek yang dikenal egaliter dan relatif anti-feodal, maka desain ini justru menghadirkan kontradiksi yang cukup tajam. Secara historis, wilayah arek di Jawa Timur, termasuk Kota Malang, tidak berkembang dari pusat kekuasaan keraton seperti wilayah Mataraman di sekitar Yogyakarta dan Surakarta. Akibatnya, budaya sosial di Malang cenderung lebih cair, dengan penggunaan bahasa yang lebih egaliter dan relasi sosial yang tidak terlalu menekankan hierarki simbolik seperti dalam tradisi keraton.

Akar historis subkultur arek sendiri tidak bisa dilepaskan dari karakter sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur ini sebagai wilayah dengan mobilitas sosial tinggi. Kota-kota seperti Surabaya dan Malang sejak lama berkembang sebagai pusat ekonomi dan pendidikan sehingga mempertemukan berbagai kelompok etnis, seperti Jawa, Madura, Arab, hingga Tionghoa. Hasilnya, pola interaksi sosial yang terbangun menjadi lebih terbuka. Dalam konteks seperti ini, status sosial tidak terutama ditentukan oleh garis keturunan atau kedekatan dengan aristokrasi, melainkan oleh aktivitas ekonomi dan peran dalam kehidupan kota.

Berbeda dengan wilayah Mataraman yang berakar pada tradisi agraris dan struktur keraton yang hierarkis, budaya arek justru tumbuh dari dinamika urban yang cair dan relatif egaliter. Oleh karena itu, ketika identitas Kota Malang direpresentasikan melalui simbol-simbol yang menekankan stratifikasi dan formalitas kekuasaan, muncul problematika antara budaya yang terbentuk dari mobilitas dan kesetaraan, dengan representasi yang justru menegaskan hierarki.

Sebaliknya, wilayah Mataraman memiliki sejarah panjang aristokrasi dan struktur sosial yang berlapis, yang tercermin dalam perilaku, bahasa, hingga busana yang menjadi tanda status sosial. Dalam konteks ini, desain busana khas Kota Malang yang dirancang berdasarkan tingkatan jabatan jelas lebih menyerupai logika Mataraman, bahkan kolonial, daripada mencerminkan karakter arek itu sendiri. Busana akhirnya berfungsi sebagai penanda status dan kedekatan dengan kekuasaan, bukan sebagai ekspresi budaya masyarakat yang hidup. Inilah yang membuatnya terasa tidak selaras dengan sejarah sosial Malang itu sendiri.

Desain Kontekstual dan Partisipatif

Sebagai alternatif, perancangan busana khas Kota Malang seharusnya tidak berhenti pada pencarian bentuk visual dengan meromantisasi sejarah, tetapi berangkat dari pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik sosial masyarakatnya sendiri. Alih-alih meniru estetika kekuasaan yang hierarkis, pendekatan yang lebih kontekstual dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai keseharian subkultur arek, seperti egalitarianisme, keterbukaan, dan dinamika urban, sebagai dasar konseptual desain. Ini bisa diwujudkan melalui proses yang lebih partisipatif, melibatkan komunitas lokal, pelaku budaya, hingga generasi muda kota Malang, sehingga busana yang dihasilkan bukan sekadar simbol formal, melainkan representasi yang hidup dan relevan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menjadi proyek penciptaan identitas, tetapi juga langkah menuju dekolonisasi budaya, yakni mengolah sejarah secara kritis, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Tentu, tidak ada yang salah dengan menciptakan simbol baru. Namun, perlu diingat bahwa yang penting bukan hanya apa yang diwariskan, tetapi bagaimana dan dari mana warisan itu dibangun. Jika material historis yang menginspirasi dan dipilih justru berasal dari simbol-simbol yang tidak pernah benar-benar menjadi milik masyarakat, maka yang terjadi bukan penguatan identitas, melainkan reproduksi nilai lama dalam kemasan baru, yang belum tentu sesuai dengan karakter sosial masyarakat Kota Malang itu sendiri.